Masuk

Ingat Saya

PENGUATAN KEMBALI NILAI-NILAI AGAMA KE DALAM PANCASILA SEBAGAI MODAL SOSIAL PEMBENTUKAN KARAKTER NASIONAL

Oleh : Masroer Ch. Jb.*

Artikel ini ditulis dengan tujuan pokok untuk meneguhkan kembali bagaimana agama bisa berperan ke dalam dinamika masyarakat Pancasila sehingga pada kemanfataannya dapat membentuk kerakter kebangsaan yang mengindonesia. Agama dalam pengertian yang diwacanakan di sini jika dikaitkan dengan Pancasila memang menjadi problem akademik yang seringkali diperdebatkan oleh para pakar di negeri ini. Pertanyaannya, apakah agama itu? Mengapa ia ada dan hadir ke dunia Indonesia, dan untuk apa dihadirkan oleh Tuhan bagi sejarah umat manusia yang dikhalifahkan di dunia ini? Begitulah pertanyaan-pertanyaan mirip yang dilontarkan oleh para pakar, bahkan aktivis untuk memperdebatkan soal agama di bumi Indonesia.

Oleh karena itu bicara tentang agama, sebenarnya banyak konsep yang ditawarkan. Ada yang mendefinisikan agama yang dipahami sekadar seperangkat ideologi dunia, terdapat pula yang memahaminya sebagai seperangkat keyakinan dan ritual, bisa pula dimengerti sebagai institusi sosial, dan bahkan agama bisa diartikan sebegai sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat yang plural. Jika kita sepakat, pengertian agama yang dipahami sebagai sistem nilai, maka ia haruslah diperluaskan maknanya menjadi seperangkat nilai-nilai sakral yang diyakini pemeluknya akan keotentikan dan keabsolutan kebenarannya. Rupanya di Indonesia pemahaman agama yang seperti ini telah berkembang sedemikan luas dan berlangsung lama di tengah-tengah keanekaragaman religiusitas masyarakat. Ia tidak hanya ada dalam pemahaman Islam yang menjadi agama mayoritas yang tumbuh di masyarakat Indonesia, tetapi juga dalam agama Katholik. Protestan, Hindu, Buddha dan bahkan Konghucu yang semuanya juga hendak tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam agama Islam, misalnya ia dipahami sebagai seperangkat nilai akhlak yang diciptakan untuk memperbaiki perilaku kehidupan manusia. Karena itu Rasul Saw. pernah mengungkapkan bahwa beliau tidak diutus oleh Tuhan ke dunia melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Begitu juga dengan agama-agama lain, mereka juga menanamkan nilai-nilai dan etika pada pemeluknya masing-masing ke dalam berbagai jemaat dan komunitas. Hanya saja perubahan-perubahan yang terjadi di dunia global saat ini ikut pula mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja dalam kehidupan masyarakat berbangsa, tetapi juga dalam masyarakat bernegara. Pengaruh itu sedemikian besar, sehingga dapat meruntuhkan nilai-nilai kebangasaan kita. Globalisasi yang masuk dengan segenap kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, terutama tenologi komunikasi dan informasi serta merta membawa nilai-nilai baru yang tentu saja akan menguncangkan, dalam arti membawa perubahan bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai baru itu tidak hanya bermuatan positif tetapi juga negatif yang kadangkala tidak sejalan dengan watak dan karakter bangsa Indonesia yang serba religius. Nilai-nilai negatif itu antara lain dapat ditunjukkan dengan semakin materialistiknya kehidupan ini. Orang semakin keras berlomba dan bersaing untuk mendapatkan akses ekonomi sebanyak-banyaknya, sehingga yang muncul adalah semangat keserakahan dan tidak mengenal rasa puas. Masyarakat semakin dihinggapi pikiran bahwa uang menjadi satu-satunya cara dan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Hal ini mengakibatkan lahirnya nilai-nilai dan budaya baru yang dibentuk oleh gagasan-gagasan hedonisme. Sejumlah orang menjadi lebih mengutamakan hidup untuk menyenangkan tubuhnya. Menghibur diri dengan kesenangan-kesenangan tubuh, seperti pergi ke diskotik, dugem, dan lain-lain di tengah kesederhanaan hidup mayoritas bangsa Indonesia. Memang cara-cara seperti itu di satu sisi dapat mengurangi secara tentatif tekanan hidup dan stress sosial bagi pelakunya. Namun di sisi lain akan berakibat juga terjadi ketimpangan sosial dimana-mana. Kita lihat misalnya, fenomena sosial soal pembagian zakat dan sedekah bagi fakir miskin, orang berjubel dan antri berdesak-desakkan untuk mendapatkan zakat dan sedekah yang sebenarnya nilainya tidak dapat dipakai untuk memberdayakan kehidupan sosial ekonomi orang-orang yang  antri itu karena pola distribusinya yang bersifat karikatif dan tentatif.

Dalam kehidupan yang serba hedonistik seperti ini, timbullah kemudian penyakit sosial lain berupa munculnya semangat hidup yang serba individualisme. Orang lebih banyak menggunakan pertimbangan akal dan dirinya sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dimana-mana individu berlomba-lomba memperebutkan keinginan pribadinya yang tidak jarang  mengabaikan kepentingan publik. Kasus penanganan korupsi yang akhir-akhir ini marak di negeri kita menunjukkan sekaligus menjadi bukti nyata, betapa kepentingan pribadi telah begitu membudaya di tengah para penyelenggara negara. Padahal tugas penyelenggara negara tidak lain dan tidak bukan adalah melayani kepentingan publik. Ketika kepentingan pribadi begitu menonjol seringkali kepentingan publik menjadi dinomorduakan, sehingga anggaran negara yang semestinya dapat digunakan untuk keperluan publik yang luas tidak mencapai sasaran dan tujuan mulia.  Dengan kondisi sosial yang seperti itu, terjadilah krisis di mana-mana di hampir semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejak reformasi digulirkan pada 1998 sampai saat ini, krisis yang berkepanjangan itu pun juga belum menemukan titik terang. Untuk itu diperlukan upaya nyata, yakni bersama-sama bekerja keras melihat keadaan krisis seperti ini sekaligus mencari akar solusinya, agar di kemudian hari, karakter kebangsaan atau nasional yang diwariskan oleh para pendiri negara ini tidak hilang begitu saja ditelan perubahan-perubahan sosial dan globalisasi. Dan karakter nasional itu tercantum jelas dalam rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Kelima sila itulah yang mencerminkan karakter nasional keindonesiaan kita, mulai dari bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa yang berkemanusiaan, bangsa yang mencintai tanah air, bangsa yang senang bermusyawarah untuk mengatur perbedaan pendapat dan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial sebagai bentuk sikap kepedulian. Kelima karakter nasional itu jika dikonfrontasikan ke dalam realitas sosial masyarakat Indonesia kekinian, agaknya jauh dari keterkaitan ideal yang diharapkan.

Oleh karena itu diperlukan penguatan kembali dimana peran agama dapat mendorong untuk memperteguh fungsi sosial Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat membentuk karakter nasional yang diidealkan. Fungsi sosial dari Pancasila itu dapat digali dari nilai-nilai yang terdapat dalam sila-silanya itu. Namun  untuk mengfungsikan secara sosial Pancasila itu diperlukan peran agama yang lebih kukuh untuk memaknai sekaligus mentransendensikan nilai-nilai Pancasila itu. Paling tidak nilai-nilai suci agama yang dijunjunggi tinggi masayarakat Indonesia itu dapat ditransformasikan ke dalam Pancasila.

Dalam hal pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, agama harus memberi warna dasarnya bagaimana kewajiban untuk mengimani Tuhan  Yang Maha Esa (tauhid) bagi bangsa Indonesia itu merupakan keharusan deklaratif, bahkan keharusan dasar moral tertinggi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ini artinya orang yang beriman dan bermoral yang menjadi prsayarat untuk membangun manusia yang mengindonesia. Oleh karena itu, jika tidak memenuhi prasyarat religius seperti itu, dimohon untuk mengubah dirinya agar mengindonesia sebagai manusia. Begitu pula dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, agama juga mengajarkan bagaimana setiap manusia tidak hanya mampu berbuat baik untuk diri senidiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang lain, sehingga menimbulkan keseimbangan dan keadaban dalam kehidupan yang bermartabat, yang dalam agama Islam disebut sebagai amal shaleh.

Dalam Sila Persatuan Indonesia, agama tidak hanya mengajarkan bagaimana ciri orang beriman itu ditunjukkan melalui kecintaannya pada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi juga kecintaan dirinya terhadap tanah air di mana ia hidup dan berkembang. Kecintaan terhadap tanah air tidak hanya menimbulkan semangat saling menyayangi antar sesama anak bangsa dalam suku-suku yang berbeda, tetapi juga bagaimana dalam suku-suku yang berbeda yang diciptakan oleh Tuhan itu membuat kita semakin cinta dan sadar pada sang penciptanya. Dalam Islam, kecintaan terhadap tanah air  menjadi bagian dari identitas keimanan manusia.

Sementara itu dalam Sila ke-4, agama juga dapat mentransformasikan dimensi ajaran sosialnya sebagai nilai dasar dari keutamaan bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan dan aspirasi manusia sebagai makhluk sosial. Al-Qur’an dengan tegas menjelaskan agar kita diwajibkan untuk bermusyawarah dalam setiap masalah bersama yang dihadapi oleh manusia. Wasyawirhum fil amri, begitulah dalilnya yang diwajibkan bagi kita untuk bermusyawarah dalam semua urusan. Musyawarah dilakukan tidak hanya dengan berkumpul bersama untuk dengar pendapat, tetapi juga berdialog, berdiskusi, berinteraksi dan bahkan berdebat. Begitu pula dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, agama juga memiliki ajaran yang suci ini, agar manusia senantiasa  menegakkan keadilan. Nilai-nilai keadilan ini dalam Islam juga dijunjungi tinggi. Islam tidak hanya mengajarkan manusia bisa bersikap adil terhadap dirinya, tetapi juga terhadap orang lain. Berlaku adillah, karena keadilan itu dekat dengan dengan ketakwaan pada Tuhan, begitulah intisari ajaran kitab suci kita mengajarkan pada manusia.

Dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kelima Sila Pancasila itu sebenarnya sudah inheren dalam agama-agama yang ada di Indonesia, bahkan menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat sejak dulu. Hanya saja kini nilai-nilai transendensial itu mulai kehilangan perannya di tengah gempuran arus globalisasi yang meringsek masuk. Oleh karena itu diperlukan penguatan kembali nilai-nilai itu menjadi modal sosial (social capital) yang utama untuk membangun kembali karakter masyarakat Indonesia. Dengan bangunan karakter atau dapat disebut juga identitas sosial seperti ini, masyarakat diharapkan dapat mentransformasikan nilai-nilai yang menjadi modal sosial itu untuk kepentingan penyelenggara negara sehingga dapat menjadi karakteristik nasional yang menjiwai. Sebab hanya dengan karakteristik nasional yang seperti itulah, bangsa dan negara akan terselamatkan di tengah krisis kebangsaan yang berlarut-larut.Wallahu A’lam.
*Naskah FGD kerjasama FUSAP UIN Sunan Kalijaga dengen MPRI RI, 2010

 

SUMBER REFERENSI

  1. Dahlan Ranuwihardjo, dkk, Sejarah Lahirnya Pancasila, Yapeta Pusat, Jakarta, 1995

Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan,  Yogyakarta, UFP AMP YKPN, 1994

Mustahafa Kamal, Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filsofosis, Yogyakarta, Citra Karsa mandiri, 2003

Kuntowidjoyo Identitas Politik Umat Islam, Bandung, Mizan, 1998

Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, Jakarta, UI Press, 1993

Andrew Slank, Agama Sipil, Yogyakarta, Jalasutra, 2003

Robert N. Bellah, & Philip E Hammound, Varieties of Civil of Religion, San Fransisco, Harper & Row Publisher, 1980

Robert N. Bellah & Frederick EG, Uncivil Religion: Interreligious Hostility in America, New York, The Crossroad Publishing Company, 1987

JJ Rousseau, Kontrak Sosial, Jakarta, Dian rakljat, 1989

Masroer Ch Jb, Transformasi Ketuhanan Yang Maha Esa (tawhid) dalam Agama-Agama Historis dan Kemungkinan Munculnya Agama Sipil  di Indonesia, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Esensia, Vol. 7, No. 2, Juli 2007

Burhanuddin, ed, Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia, Jakarta, INCIS, 2003

TB Ace Hasan Syadily, Burhanuddin, ed., Civil Society dan Demokrasi, Jakarta, INCIS, 2003

#DamaiDalamSumpahPemuda

Dengan